Kepolisian Republik Indonesia menilai Master Deddy Corbuzier telah melakukan kebohongan publik, saat tampil di acara Ultah salah satu stasiun televisi swasta belum lama ini. Ko... gitu, ya!!!

Demikian dikemukakan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Inspektur Jenderal Saleh Saaf di sela-sela acara buka puasa bersama Polri dengan Menteri Agama dan Tokoh Ulama di Mabes Polri, selasa malam, 2 September 2009.

Menurut dia, latar belakang kebohongan yang dilakukan Deddy adalah tentang atraksinya pada saat dirinya ditembak dan kemudian menangkap peluru dengan mulut. "Pada saat atrksi Deddy mengklaim itu sudah ada ijin polisi, pistol, dan peluru beneran, padahal itu bohong," ujar Saleh.

Bahkan, Saleh menambahkan, Deddy mengarang cerita kalau yang membawa pistol itu adalah seorang anggota Polisi. "Padahal itu nggak benar, dia sama sekali bukan anggota kita, tapi anak buahnya sendiri," tuturnya.

Dia menambahkan, kebohongan kalau orang itu bukan anggota Polri terbukti setelah Deddy dipanggil ke Mabes Polri Senin lalu, 31 Agustus 2009.

Selain itu, Saleh mengaku pistol yang diklaim Deddy adalah benar juga bohong, karena ternyata hanya replika. "Jadi, sulapnya bohong," kata dia.

Kendati demikian, meski Master Mentalis tersebut telah melakuka pembohongan publik, dirinya tidak dijadikan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Alasannya, namanya juga sulap, penuh trik. "Ya, tapi triknya berbau bohong juga," ujar Saleh.

Sedangkan penyebutan institusi Polri dalam adegan kebohongan publik tersebut yang bisa terjadi pencemaran nama baik, menurut Saleh sudah mendapatkan maaf dari pihaknya. "Sebab, dia sudah minta maaf, ya sudah kita maafkan. Apalagi, ini kan bulan Puasa," tuturnya. (Sumber: vivanews.com, Kamis, 3 September)

Yah... Namanya juga sulap, pak! Pasti 100% bohonglah. Penontonya aja yang kurang berfikir logis, gak tau apa dibohongi?


Pada hari ini, tanggal 17 Juli 2009, kejadaian yang mengejutkan hampir semua pihak itu berawal pada pukul 07.45 WIB dari Hotel JW Marriott yang berlokasi di Mega Kuningan, Jakarta, yaitu bunyi ledakan yang cukup dahsyat. Selang beberapa menit kemudian, ledakan juga terjadi di Hotel Ritz Carlton. Sampai kabar ini ditulis, korban tewas 9 orang dan luka-lika lebih dari 40 orang.

Pada awal kejadian, ledakan diduga dari genset. Namun belakangan berkembang kabar bahwa ledakan berasal dari bom yang diduga dibawa oleh tamu yang menginap di kedua hotel bertaraf Internasional tersebut.

Belum reda kepanikan atas kejadian yang menimpa Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, kira-kira pada jam 10.15 WIB, Ibukota dikejutkan lagi oleh ledakan dari sebuah mobil yang diparkir didekat komplek perumahan toko (ruko) di kawasan pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam ledakan ini korban tewas sebanyak 2 orang.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Cryshnanda Dwi Laksana, ledakan di Muara Angke ini bukan ledakan seperti di dua hotel yang ada di Kuningan.

Dengan kejadian-kejadian tersebut, para penggila si kulit bundar di Tanah Air bakal kecewa berat. Karena kedatangan club sepakbola asal Inggris, Manchaster United (MU), untuk mencoba stadion Gelora Bung Karno terancam batal. Ko... gitu, ya!!!



Acara televisi yang digemari kawula muda, Termehek-mehek, yang ditayangkan Trans TV masuk dalam kategori program terburuk. Begitu juga acara Suami-suami Takut Istri, yang juga ditayangkan Trans TV, masuk dalam kategori tidak menuju televisi ramah keluarga. Ko... gitu, ya!!!

Demikian hasil penelitian Rating Publik Menuju Televisi Ramah Keluarga yang dilakukan peneliti dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET), Agus Sudibyo di Universitas Tarumanegara, Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Selasa (23/6/2009).

Program-program televisi terburuk yakni: Suami-suami Takut Istri (Trans TV) 10,4%, Muslimah (Indosiar) 9,4%, Curhat dengan Anjasmara (TPI) 6,6%, Inayah (Indosiar) 5,7%, Ronaldowati Babak 2 (TPI) 4,7%, dan Termehek-mehek (Trans TV) 4,2%. Sedangkan program lainnya 59%.

Sedangkan kategori program televisi terbaik yakni: Kick Andy (Metro TV) 33,5%, Apa Kabar Indonesia Malam (TV One) 6,6%, Liputan 6 Petang (SCTV) 6,1%, Seputar Indonesia (RCTI) 3,8%, Bocah Petualangan (Trans7) 3,3%, dan yang lainnya 46,7%.

Untuk program kategori yang paling menambah pengetahuan pemirsa yakni: Kick Andy (Metro TV) 10,8%, Liputan 6 (SCTV) 10,4%, Seputar Indonesia (RCTI) 10,4%, Apa Kabar Indonesia (TV One) 7,5%, Kabar Petang (TV One) 5,2%, dan lainnya 55,7%.

Program yang memberikan kewaspadaan sosial yakni: Reportase (Trans TV) 15,1%, Liputan 6 (SCTV) 11,8%, Seputar Indonesia (RCTI) 11,3%, Apa kabar Indonesia (TV One) 5,7%, Kabar Petang (TV One) 4,2%, dan lainnya 51,9%.

Jumlah prosentase diatas merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada April-Mei 2009, di 11 lokasi objek penelitian yakni: Jakarta, Medan, Batam, Palembang, Bandung, Semarang, Pontianak, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Profil responden lulusan SLTA 9,9%, mahasiswa 14,6%, D3 3,8%, S1 51,9%, S2 19,8%. Laki-laki 47,6%, perempuan 52,6%. Metode penelitian yang digunakan Peer Review Assesment. (Sumber: Detikcom, Selasa, 23 Juni)


SCTV membenarkan telah menolak menayangkan beberapa versi iklan kampanye Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Hal itu karena dalam iklan tersebut memuat gambar capres lain yang dinilai tidak sesuai dengan etika periklanan. Ko... gitu, ya!!!

"Ketika isi iklan Mega-Prabowo mengkritisi kebijakan pemerintah atau capres lain sih tidak apa-apa. Tapi asal tidak menampilkan gambar atau foto capres lain," ujar Manajer Humas SCTV Budi Darmawan.

Budi mengatakan, ada salah satu gambar capres dari incumbent dalam iklan yang tidak ditayangkan SCTV itu. Pihaknya menilai hal itu menyalahi kode etik periklanan dan beberapa peraturan yang mengatur Kampanye Pilpres seperti UU Perfilman, PP tentang Sensor Film, UU Penyiaran dan UU Pilpres.

"Itu melanggar kode etik periklanan, ya. Iklan sabun saja tidak boleh menampilkan dan mengatakan sabun yang lain jelek," jelas Budi.

Dia menambahkan perlakuan seperti ini juga ditujukan bagi tim kampanye semua capres yang memasang iklan di SCTV. Budi menambahkan, tidak hanya Mega-Prabowo, iklan capres JK-Wiranto dan SBY-Boediono juga pernah tidak bisa ditampilkan.

"Pak JK-Wiranto juga ada yang kita kembalikan. Ada permintaan kubu SBY minta di slot tertentu juga pernah nggak kita penuhi. Kalau kita mau terima duit saja gampang kan, nggak perlu seperti itu. Kita nggak pandang bulu," ujarnya.

Kendati iklan itu sudah lulus dari Lembaga Sensor Film (LSF), mekanisme yang dijalankan SCTV merupakan mekanisme sensor internal agar iklan yang ditayangkan tidak melanggar peraturan yang ada.

"Kalau ada apa-apa kita kan yang ditegur KPI. Dan sanksinya berat, bisa sampai dicabut izinnya," imbuh dia.

Hingga hari ini, lanjut Budi, masih ada iklan Mega-Prabowo yang tetap ditayangkan. Slotnya sesuai dengan perjanjian awal.

Mbokya kalo bersaing itu yang sehat, to...


Acara Termehek-Mehek yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta, pada beberapa waktu yang lalu berhasil menyabet penghargaan untuk kategori program reality show. Sayangnya keberhasilan tersebut dibarengi dengan keberhasilanya dalam membohongi penonton. Ko... gitu, ya!!!

Setelah dilakukan penyelidikan, t
ernyata tidak seluruh tayangan dalam program tersebut benar dan berdasarkan atas realitas yang terjadi. Adanya kebohongan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Fetty Fajriati Misbach.

"Mereka bilang itu reality show, padahal bukan. Itu membohongi masyarakat," kata dia usai sosialisasi hasil pemantauan KPI di Batam, Kamis (11/6).

Menurut Wakil Ketua KPI tersebut, tayangan Termehek-Mehek tidak sepenuhnya kisah nyata, karena telah dibumbui. Seharusnya, tim program Termehek-Mehek jujur dengan menyebut Termehek-Mehek sebagai drama reality, bukan reality show.

Selain itu, pemberitahuan di akhir acara yang kira-kira berbunyi: "Tayangan ini telah mendapatkan persetujuan semua pihak yang terlibat", juga bukti pembohongan, kata Fetty.

"Dengan tulisan itu, seolah-olah ini tayangan nyata," kata dia.

Di tempat yang sama, perwakilan Trans Coorporation, Panca, mengakui Termehek-Mehek tidak murni kisah nyata, melainkan drama reality.

"Dari awal, kita maunya drama reality, tapi AC Nielsen tidak memiliki genre itu," kata Panca lebih lanjut.

Ia menduga pengkotakan reality show untuk Termehek-Mehek akan menjadi masalah. Sementara itu, Wakil Ketua KPI Daerah Kepulauan Riau, Aulia Indriaty, mengatakan perbedaan antara reality show dengan drama reality terletak pada fakta.

"Reality show masuk dalam tayangan non fiksi, sedangkan drama reality masuk pada fiksi. Pada drama reality, sebuah kenyataan bisa didramatisir sehingga menghibur, tetapi dalam tayangan non fiksi harus murni dan sesuai dengan kenyataan yang benar-benar dialami, tanpa rekayasa dan tanpa skenario. Berbeda dengan drama reality yang dijalankan sesuai naskah," kata dia.


Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintahan SBY-JK bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, bagaimana kalau dana yang dibagi-bagikan kepada rakyat miskin itu berasal dari pinjaman luar neger alias "ngutang". Apakah benar kemiskinan ini akan berkurang atau sebaliknya, malah meningkat?

Seperti pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution dalam pertemuannya dengan DPR, Selasa (9/6/2006), bahwa dana BLT untuk rakyat ternyata dari pinjaman asing dengan bunga antara 12-13 persen. Artinya, kalau hal ini benar, upaya program yang digembar-gemborkan untuk mengurangi kemiskinan itu justru akan menambah kemiskinan karena yang akan menanggung beban utang tersebut adalah rakyat. Ko... gitu, ya!!!

Namun, pernyataan Anwar Nasution itu telah dibantah oleh Tim Sukses Capres Pasangan SBY-Boediono, M. Chatib Basri. "Pernyataan itu tidak benar. BLT itu datangnya dari subsidi BBM. Tidak benar bahwa BLT itu dari utang negara," kata Chatib saat jumpa pers di BMC Rabu (10/6/2009) malam.

Waduh..... Mane nyang bener, nih! Puyeng dah gue.....


Menanggapi pendapat Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, yang dimuat Yahoo News pada hari Jum'at, 5 Juni 2009, bahwa pihaknya tidak ada urusan dalam kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni International, hanya karena status RS Omni tersebut RS swasta, sehingga dia tidak bisa "menjewernya", merupakan sesuatu yang kurang bijak. Bukankah semua rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta ada dibawah tanggung jawabnya dan Departemen Kesehatan? Seandainya tidak masuk kedalam wilayahnya, kalu begitu, siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap rumah sakit swasta? Ko... gitu, ya!!!

"RS Omni itu swasta, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Saya. Saya tidak bisa menjewer, Saya tidak tahu," kata Menkes saat ditanya pers mengenai kasus Prita Mulyasari ketika meresmikan Posko Kesehatan Pesantren Nurul Huda, Jalan Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Menkes berpendapat kasus itu bukan kasus pelayanan, melainkan kasus pencemaran nama baik. "Saya tidak tahu. Kasus itu bukan kasus pelayanan kesehatan. Itu kasus pencemaran nama baik. Kalau ada pelayanan kesehatan tidak baik, ada jalannya, bukan dilemparkan ke blogger," katanya saat ditanya soal kelanjutan kasus tersebut.

Menkes juga menyarankan kalau ada persoalan kasus pelayanan kesehatan, harus disampaikan pada jalurnya bukan ke tempat yang tidak semestinya. "Menurut saya kalau ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan, jangan melapor ke tempat yang tidak semestinya. Kalau melapor, ya ke kepala dinas kesehatan. Gunakan jalur-jalur yang benar," pinta dia.

Terlalu dini kalau Menkes menyimpulkan kasus Prita adalah kasus pencemaran nama baik. Dari mana dia tahu bahwa kasus itu merupakan kasus pencemaran nama baik, sementara pengadilan belum menetapkan kekuatan hukum yang tetap atas kasus tersebut. Pencemaran nama baik ini kan baru menurut pihak RS Omni, sedangkan menurut Prita Mulyasari, itu merupakan kejadian yang memang benar dialaminya.

Memang, akan lebih bijak bila Prita Mulyasari melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke dinas terkait atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Namun, mengapa dia tidak melakukannya? Sebenarnya, itulah yang menjadi PR dan bahan renungan serta untuk instrospeksi kita bersama. Khusus buat Prita, tabah ya, sekarang Alloh sedang bekerja untuk mengangkat derajat mu.